Polisi adalah penegak, bukan pelanggar hukum. Karena itu, jika ada polisi melanggar hukum, vonis baginya harus lebih berat dibanding jika pelanggaran serupa dilakukan masyarakat biasa. Logika itulah yang mestinya diberlakukan bagi Kepala Kepolisian Sektor Bogor Utara, yang tertangkap basah sedang menikmati sabu-sabu. Hukuman berat adalah tanda bahwa Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutanto serius melawan kejahatan narkoba. Bagaimana mungkin memberantas narkoba bila ternyata polisi sendiri adalah pemakai barang terlarang itu. Kalau langkah seperti ini konsisten, akan tercipta atmosfer baru di kepolisian bahwa bermain-main dengan narkoba berat hukumannya.
Kepala Polsek Bogor Utara itu tergolong nekat. Ia menghirup sabu-sabu di markasnya sendiri. Ini ibarat meledek koleganya sendiri, juga melecehkan semangat pemberantasan narkoba yang sedang gencar dilakukan. Langkah Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, yang langsung mencopot dia dari jabatannya, sudah tepat. Sudah semestinya polisi membasmi narkoba dan bukan ikut-ikutan menikmati.
Kasus ini lagi-lagi menunjukkan bahwa lembaga kepolisian belum berhasil membersihkan diri dari narkoba. Tahun lalu Kepala Kepolisian Cisarua Ajun Komisaris Jumantoro ditangkap karena tersandung kasus yang sama. Sebelumnya, Kepolisian Daerah Jawa Barat meringkus tiga polisi yang berpesta narkoba di sebuah hotel di Bandung. Sebulan sebelumnya, seorang perwira anggota Unit IV Direktorat Tindak Pidana Korupsi, Komisaris Pudja Laksana, juga dibekuk karena membawa 900 butir ekstasi di mobilnya.
Kepala Polri pernah menyatakan tak bisa menerima alasan apa pun dari anggota yang berpalun dengan narkoba, termasuk alasan gaji kecil dan fasilitas minim. Karena itu, tekad Kepala Polri, yang akan menindak tegas polisi yang terlibat barang haram ini, perlu diteruskan. Kampanye antinarkoba harus dimulai dari dalam tubuh kepolisian. Upaya bersih diri ini harus menjadi prioritas, karena polisi yang terlibat kejahatan psikotropik sudah merata di semua jajaran--dari pangkat terendah hingga perwira. Jumlah polisi yang menjadi pemakai, pengedar, bahkan pelindung sindikat narkoba cukup banyak. Nilai materi yang menggiurkan kelihatannya menjadi daya tarik sampai polisi mengorbankan karier dan kehormatan. Maka pembersihan bisa dimulai dengan mengharuskan kepala kepolisian di setiap daerah menyerahkan data anak buahnya yang terlibat narkoba.
Yang juga harus dilakukan adalah mengawal ketat hasil razia narkoba. Sudah jadi rahasia umum bahwa barang sitaan itu kerap dijual atau dipakai sendiri oleh sejumlah polisi. Kalau hal itu tidak ditindak, bisa-bisa markas polisi dituding sebagai gudang sindikat narkoba. Selanjutnya, secara berkala polisi harus menjalani tes urine. Jika dari hasil tes terbukti polisi mengkonsumsi narkoba, segera usut. Yang baru coba-coba belajar memakai narkoba boleh dihukum ringan, tapi pecandu dan pengedar tak perlu diampuni. Selain dipecat, mereka mesti dibawa ke pengadilan.
Tentu pengawasan internal harus ditingkatkan. Polisi perlu memiliki sistem alarm yang segera berdering begitu ada anggotanya yang terlibat. Dengan cara seperti itu, institusi polisi bebas dari potensi menjadi sarang pengedar narkoba. Kesadaran baru yang diharapkan tumbuh di korps berbaju cokelat itu adalah narkoba bukan sahabat, melainkan musuh polisi.
