Kontroversi Kenaikan Harga BBM
Rabu, 14 Mei 2008 | 03:10 WIB

RENCANA kenaikan harga bahan bakar minyak jelas menyakitkan. Beban rakyat pasti bertambah berkali lipat karena harga kebutuhan pokok akan ikut meroket. Tapi pemerintah tak boleh ragu mengambil kebijakan ini kendati muncul banyak protes. Soalnya, inilah langkah yang paling mungkin dan masuk akal buat menyelamatkan anggaran pendapatan dan belanja negara yang sudah berdarah-darah.

Kalangan yang menentang kenaikan harga BBM boleh saja menyebut, "Pemerintah tidak kreatif," seperti kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa. Atau, "Mengapa tidak menaikkan produksi minyak dalam negeri saja atau melakukan penghematan?" seperti kata para politikus Partai Amanat Nasional. Kritik ini tidak terlalu salah, tapi hal ini bukanlah pilihan kebijakan yang bisa mengatasi persoalan dengan cepat. Padahal anggaran negara harus segera diselamatkan agar tak memperburuk perekonomian.

Harga minyak dunia kini sudah menembus di atas angka US$ 120 per barel, sementara asumsinya di anggaran negara hanya US$ 95 per barel. Akibatnya, pemerintah pun harus merogoh kocek lebih dalam untuk membayar subsidi energi yang melonjak lebih dari dua kali lipat. Menutup defisit ini dengan pinjaman luar negeri, misalnya, jelas bukan cara yang sehat. Karena itulah, opsi menaikkan harga BBM mesti dipilih kendati bukan kebijakan yang populer.

Upaya meningkatkan produksi minyak dalam negeri memang bisa dilakukan, tapi hasilnya tak akan segera bisa dinikmati tahun ini. Butuh waktu bertahun-tahun--untuk survei, persiapan pengeboran, hingga pengilangannya. Apalagi angka tekor minyak kita sangat tinggi. Tahun lalu produksi minyak kita hanya 910 ribu barel per hari. Dari jumlah itu, sekitar 300 ribu barel diekspor. Padahal konsumsi BBM dalam negeri mencapai 1,3 juta barel per hari. Karena itu, Pertamina terpaksa mengimpor minyak 700 ribu barel per hari.

Dengan tekor sebesar itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga harus sadar bahwa kenaikan harga BBM bukanlah solusi pamungkas. Bila harga minyak terus melambung, bisa-bisa anggaran negara jebol lagi. Pemerintah pun terpaksa kembali menaikkan harga BBM. Karena itu, pemerintah juga semestinya tetap serius meningkatkan produksi minyak dalam negeri seperti diusulkan oleh penentang kenaikan harga BBM. Apalagi Presiden juga pernah menjanjikan hal ini beberapa tahun lalu. Caranya bisa dengan memberikan insentif pajak untuk merangsang investor-investor baru.

Begitu pula upaya penghematan BBM tetap perlu dijalankan. Untuk hal ini, Presiden tak bisa sekadar menyuruh masyarakat berhemat. Itu tak akan berjalan mulus bila pemerintah, mulai jajaran atas sampai bawah, tak memberi contoh penghematan. Kerap kali kita terpaksa mengurut dada melihat para pejabat melakukan kunjungan ke daerah dengan rombongan yang besar. Bagaimana rakyat mau berhemat bila pemerintah sendiri memamerkan perilaku boros BBM?