|
Keppres No. 49/2004 tentang Biaya Penyelenggaraan Haji 2005
Selasa, 28 Desember 2004 | 20:16 WIB
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2004
TENTANG
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam menunaikan ibadah haji dipandang perlu menetapkan besarnya biaya penyelenggaraan ibadah haji musim haji Tahun 2005;
b. bahwa dalam rangka mencapai penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkeadilan, dipandang perlu menyusun biaya penyelenggaraan ibadah haji yang bervariasi sesuai perbedaan besarnya tarif penerbangan haji per zona;
c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah memberikan persetujuan atas biaya penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2005;
d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2005;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3832);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2005.
Pasal 1
Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :
1. Zona I adalah embarkasi Banda Aceh, Medan, dan Batam;
2. Zona II adalah embarkasi Jakarta, Solo, dan Surabaya;
3. Zona III adalah embarkasi Balikpapan, Banjarmasin, dan Makassar.
Pasal 2
(1) Biaya penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2005, sebagian diperhitungkan dalam US. Dollar yaitu biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi dan sebagian diperhitungkan dalam rupiah yaitu biaya operasional dalam negeri dan biaya administrasi bank.
(2) Biaya penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2005, yaitu :
a. Zona I
1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar US $ 2,568.23
2) Biaya operasional dalam negeri dan biaya administrasi bank adalah sebesar Rp 963.266,00
Dengan perincian :
a) Biaya operasional dalam negeri Rp 858.266,00
b) Biaya administrasi bank Rp 105.000,00
b. Zona II
1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar US $ 2,668.23
2) Biaya operasional dalam negeri dan biaya administrasi bank adalah sebesar Rp 963.266,00
Dengan perincian :
a) Biaya operasional dalam negeri Rp 858.266,00
b) Biaya administrasi bank Rp 105.000,00
c. Zona III
1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar US $ 2,768.23
2) Biaya operasional dalam negeri dan biaya administrasi bank adalah sebesar Rp 963.266,00
Dengan perincian :
a) Biaya operasional dalam negeri Rp 858.266,00
b) Biaya administrasi bank Rp 105.000,00
(3) Bank Indonesia menyiapkan penyediaan valuta asing sesuai dengan kebutuhan Menteri Agama untuk pembayaran biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 3
(1) Biaya penyelenggaraan ibadah haji bagi Jemaah Haji Khusus yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus sebesar US$ 4,500.00 per orang ditambah biaya operasional dalam negeri dan biaya administrasi bank sebesar Rp 715.755,32.
(2) Penyelenggara Ibadah Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Penyelenggara yang telah memperoleh izin Menteri Agama.
Pasal 4
(1) Calon jemaah haji membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan mata uang rupiah.
(2) Biaya penyelenggaraan ibadah haji dan biaya operasional di Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibayar dalam mata uang rupiah sesuai kurs jual transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada hari dan tanggal pembayaran.
Pasal 5
(1) Pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibayarkan secara lunas kepada rekening Menteri Agama melalui Bank Penerima Setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji sejak dimulai pelunasan tabungan dan pendaftaran haji.
(2) Pelunasan tabungan dan pendaftaran haji dimulai pada tanggal 1 Juli 2004 dan ditutup pada tanggal 31 Juli 2004 atau setelah mencapai kuota yang ditetapkan.
Pasal 6
(1) Calon jemaah haji yang telah membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang kemudian karena sesuatu hal tidak dapat berangkat menunaikan ibadah haji, dikembalikan dengan dikenakan biaya administrasi sebesar 1% (satu persen).
(2) Pengembalian biaya penyelenggaraan ibadah haji bagi calon jemaah haji yang batal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus untuk biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi dapat dibayarkan dengan US. Dollar atau dengan mata uang rupiah sesuai dengan kurs transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada hari dan tanggal pengembalian biaya penyelenggaraan ibadah haji.
Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Agama.
Pasal 8
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,
ttd.
Lambock V. Nahattands
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II
ttd.
Edy Sudibyo
|
