Polisi Hadang Demo Pelantikan Presiden di DPRD Bali

Selasa, 20 Oktober 2009 | 12:10 WIB

TEMPO Interaktif, Denpasar - Kepolisian Kota Besar Denpasar membatalkan aksi unjuk rasa menentang pelantikan Presiden RI yang dilakukan Persatuan Masyarakat Anti Neoliberalisme, Selasa (20/10). Aksi itu rencananya akan digelar di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali, Renon, Denpasar.

Polisi sudah menghadang puluhan pendemo itu saat mereka masih berkumpul di parkir timur lapangan Renon, sekitar 700 meter dari gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mereka diperingatkan untuk tidak memaksakan diri berjalan kaki ke gedung Dewan. “Kalau nekat kami akan dikenai tindakan represif,” kata koordinator aksi Iqbal Tantowi. Alasan pembubaran itu karena pengunjuk rasa tidak menyampaikan pemberitahuan 3 x 24 jam sesuai peraturan.

Massa akhirnya tetap nekat menuju gedung Dewan dengan menggunakan sepedamotor dengan alasan akan melakukan dengar pendapat dengan anggota Dewan. Tetapi lagi-lagi mereka dihadang oleh puluhan polisi ketika akan memasuki lobi dewan. “Kegiatan anda ini illegal dan tanpa izin. Kalau terus memaksa kami tidak ragu untuk mengantarkan anda pulang,” gertak Komisaris Polisi (Kompol) Nyoman Sebudhi.

Massa akhirnya memilih duduk di rerumputan sambil menunggu kesediaan anggota DPRD Bali menerima mereka. Menurut Tanthowi, kehadiran mereka bertepatan dengan pelantikan presiden di Jakarta itu adalah untuk mengingatkan masyarakat akan bahaya Neoliberalisme. Paham ekonomi yang menurutnya dianut oleh pemerintahan SBY itu akan semakin memiskinkan rakyat dan meminggirkan kelompok marginal.

Mereka juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang akan diterapkan di Bali. Adapun peserta aksi sendiri berasal dari kelompok-kelompok itu seperti para buruh, masyarakat miskin kota dan mahasiswa.

Mereka akhirnya diterima oleh pimpinan sementara Dewan Bali Nyoman Parta didampingi Ketua Komisi I Dewan Bali Made Arjaya. Parta menyatakan, pihaknya mendukung aspirasi itu karena sadar akan bahaya neoliberalisme. “Di desa-desa bahkan sudah menjamur supermarket yang mengalahkan warung tradisional,” ujarnya.

Pemerintahan SBY, menurutnya, harus dikritisi termasuk oleh lembaga legistatif dan kekuatan masyarakat sipil di daerah.

ROFIQI HASAN

Topik :

• Pelantikan Presiden

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi Tempo Interaktif. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan