Tindakan Kepolisian Dinilai Dikendalikan Pihak Lain
Senin, 02 November 2009 | 21:03 WIB
"Ada kekuatan lain yang bisa mengendalikan proses itu (proses hukum Bibit dan Chandra)," ujar Bambang Widodo Umar di Markas Imparsial, dalam rangka mendukung Bibit dan Chandra, Senin siang (2/11).
Menurut Bambang, Kepolisian seolah-olah mengalami kelelahan dalam menangani kasus Bibit dan Chandra. Akibatnya, aspirasi yang disampaikan bawahan di Lembaga Kepolisian, terabaikan. Bambang berharap, Polisi bisa lebih luwes dengan masyarakat sehingga bisa melegakan semua pihak. "Polisi harus bisa mengelola citranya di depan masyarakat," ujar Bambang.
Mantan pejabat Kepolisian lainnya, Komisaris Besar Purnawirawan, Alfons Loemaw menyatakan, dalam proses hukum Bibit dan Chandra, Kepolisian harus bisa merumuskan masalah dalam proses hukum yang jelas.
"Dalam pembuktian hukum ilmiah seperti ini, kalo pasalnya pemerasan yah pemerasan, kalo pasalnya penyalahgunaan wewenang yah penyelahgunaan, kalo pasalnya penyuapan yah penyuapan, tapi kalau tiap hari tukar-tukar berarti perumusan masalahnya tidak jelas, kalau perumusan masalahnya tidak jelas berarti action plan berikutnya juga rumit," ujar Alfons di kesempatan yang sama.
Alfons menilai, dalam menetapkan status seseorang, beserta pasal yang dituduhkan, Kepolisian juga bertanggung jawab terhadap Undang-Undang, sebelum bertanggung jawab dengan Tuhan. Apalagi, tambah Alfons, sempat ada pernyataan, bahwa alasan penahanan setelah adanya pertimbangan bertanya kepada Tuhan.
"Bukan karena bertanya pada Tuhan, Undang-Undang tidak berhubungan dengan Tuhan. Nah ini berhubungan dengan individu, jadi jangan bawa-bawa nama Tuhan dalam tindakan semacam ini. kok tanya pada Tuhan sih?" ujar Alfons.
Alfons juga menyetujui tindakan Presiden yang membentuk Tim pencari Fakta bagi kasus Chandra dan Bibit. Menurut Alfons, artinya Presiden bereaksi cepat atas keresahan pada masyarakat. "Ini bagus, artinya presiden sebagai dirgen dari pada orkestra melihat masyarakat atau penontonnya yang dengar lagu tidak enak, berteriak, beliau bereaksi cepat," ujar Alfons.
Meski dibentuk untuk menengahi problem Kepolisian dan KPK, masyarakat diharapkan Alfons tetap berperilaku kritis dengan medasarkan pada Undang-Undang. "Kita jangan terlalu percaya kalau semua benar dan kita mengaminkan, kalo ada yang tidak benar harus kita kritisi karena aturan dasar atau buku sucinya, Undang-Undang," kata Alfons.
Alfons juga menyatakan, Keluarga Besar Kepolisian adalah masyarakat juga. Saat ini sebagai masyarakat, keluarga besar kepolisian sedang tercederai rasa keadilannya. Sehingga, sebagai bagian dari masyarakat keluarga polisi juga akan mengawasi tindakan yang sedang dilakukan saat ini.
"Saya kira semua masyarakat akan pelototi ini dan akan teriakan, kok begini sih?? karena lagu anti korupsi ini merupakan senandung yang lagi enak didengungkan. Tapi kok pelakunya seperti Anggoro malah santai-santai, malah orang yang meprosesnya ditangkap, ini kan aneh?" ujar Alfons.
Sementara itu, pengamat Kepolisian dari Indonesia Police Wacht, Neta S. Pane menilai Lembaga Kepolisian cenderung arogan. Perilaku arogan tersebut karena hingga saat ini, tidak ada lembaga yang mengawasi kinerja Kepolisian secara kritis.
“Kasus Bibit dan Chandra adalah salah satu contoh kesewenangan kepolisian. Seringkali mereka melakukan sangkaan tanpa alasan jelas karena arogansi,” ujar Neta. Akibatnya, tambah Neta harus ada revisi KUHAP dan prosedur penangkapan yang jelas di Kepolisian, guna menghindari kesewenangan itu. “Jika menangkap seseorang,polisi harus lapor pada hakim wilayah,” usul Neta.
CHETA NILAWATY
Komentar Anda [5] :