Topik : Hak pilih anggota TNI


  • TNI AD Diminta Tetap Netral dalam Pemilu

    KSAD berjanji akan menjatuhkan sanksi dari pidana hingga pemecatan terhadap anggota TNI yang tak bisa menjaga netralitas dalam Pemilu 2009. "Pangdam harus menjaga anggotanya tidak melakukan tindakan pelanggaran disiplin," kata Jenderal Agustadi mewanti-wanti panglimanya.

  • TNI dan Polri Didukung Menggunakan Hak Pilih

    "Saya yakin mereka sudah siap dan memiliki itikad baik," kata Lukman Hakiem, anggota Fraksi PPP, usai menghadiri diskusi di Hotel Sahid (24/09).

  • Angkatan Darat Belum Setuju Hak Pilih Dipakai

    Markas Besar TNI Angkatan Darat belum setuju hak pilih politik TNI digunakan dalam waktu dekat.

  • Lemhannas Dukung Hak Pilih Prajurit

    Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Muladi mengatakan anggota TNI telah menyiapkan diri untuk memiliki hak pilih dalam pemilihan umum sejak 1998. maka wajar jika mereka diberikan kesempatan memberikan suara pada Pemilu 2009.

  • Pepabri Ingin Aturan Tegas Hak Politik TNI dan Polri

    Ketua Umum Persatuan Purnawirawan ABRI IGM Putera Astaman mengatakan pemerintah harus mempunyai aturan yang tegas soal hak memilih dan dipilih anggota TNI dan Polri dalam pemilihan umum.

  • TNI Mulai Survei Tentang Hak Pilih

    Markas Besar TNI mulai meminta masukan mengenai hak pilih yang akan diberikan kepada anggota TNI.

  • TNI Akan Rumuskan Peraturan Hak Pilih

    Markas Besar TNI akan merumuskan batasan hak pilih bagi prajurit TNI.

  • Zaenal Ma'arif : TNI Bisa Marah Kalau Tak Ditanggapi

    Wakil Ketua DPR RI, Zaenal Ma'arif, menyatakan bisa memahami keinginan TNI agar anggotanya memiliki hak pilih dalam Pemilu 2009. “'Jangan diundur-undur lagi. Tak ada alasan untuk menolak keinginan itu,” katanya disela-sela Seminar Internasional “Islam and The West : Cooperation or Confrontation” di Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo, Jawa Tengah, hari ini.

  • TNI Diminta Sabar Soal Hak Pilih

    Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR, Sayuti Asyathri, mengatakan penegasan sikap TNI soal hak pilih anggotanya sebaiknya dilakukan ketika revisi Undang-Undang Pemilu. “TNI sebaiknya menyesuaikan diri dengan agenda nasinoal (pembahasan RUU pemilu)," katanya di gedung MPR/DPR, Jakarta, hari ini.

  • Bubarkan Dulu Kodim dan Koramil, Baru TNI Punya Hak Pilih

    Pengamat militer yang juga Dekan Fisipol UGM Prof Dr Mochtar Mas'oed menyatakan, manajemen teritorial TNI harus dibubarkan terlebih dahulu sebelum mereka mempunyai hak pilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

  • Tentara Belum Siap Gunakan Hak Pilih

    Bekas Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa belum waktunya bagi TNI untuk menggunakan hak pilih. "Situasinya belum mendukung," katanya seusai menghadiri upacara serah terima jabatan panglima TNI dari Jenderal Endriartono Sutarto kepada Marsekal TNI Djoko Suyanto.

  • Zaenal Ma'arif Setuju Tentara Boleh Memilih

    Sikap pemimpin DPR soal usulan hak pilih anggota TNI dalam, Pemilu 2009 terbelah. Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif menyatakan setuju tentara menggunakan hak pilih dalam pemilu. "Tapi tidak untuk hak dipilih,” katanya di Solo hari ini. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Soetjardjo Soerjogoeritno menolak penggunaan hak pilih anggota TNI.

  • Megawati Minta Hak Pilih TNI Dikaji Mendalam

    Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengatakan kesiapan anggota TNI menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2009 perlu kajian mendalam sebelum diputuskan oleh DPR. “Bagaimana sikap TNI sendiri?” katanya setelah peresmian pembangunan gedung PDIP Kalimantan Tengah di Palangkaraya hari ini.

  • DPR Siapkan Aturan Hak Pilih TNI

    Dewan Perwakilan Rakyat akan menyiapkan aturan peralihan untuk mempersiapkan penggunaan hak pilih anggota Tentara Nasional Indonesia pada pemilihan umum 2009 mendatang. “Penggunaan hak pilih itu hak asasi warga negara termasuk prajurit, dan tidak bisa ditunda lagi,” kata anggota Komisi Pertahanan DPR, Effendi Choirie dalam diskusi di gedung DPR/MPR, Jumat (17/2).

  • Pemerintah Harus Segera Siapkan Perangkat Hak Pilih TNI

    Pemerintah dinilai harus cepat mempersiapkan perangkat dan infrastruktur untuk melaksanakan hak pilih TNI. Perangkat ini menurut pengamat militer dari CSIS, Edi Prasetyono, berupa aturan main yang jelas agar dapat mempersempit ruang gerak penyalahgunaan hak pilih tersebut.

  • Munarman: TNI harus Tunduk pada Otoritas Sipil

    Munarman, Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus benar-benar tunduk pada otoritas sipil sebelum menggunakan hak pilihnya.

  • Ichlasul: Dibanding TNI, Hak Pilih PNS Lebih Berbahaya

    Guru besar FISIP Universitas Gadjah Mada Prof Dr Ichlasul Amal mendukung pemberian hak memilih kepada anggota TNI pada pemilu 2009.

  • Muladi: Hak Pilih TNI Lebih Baik Pada 2014

    Gubernur Lemhannas Muladi menyatakan hak untuk memilih bagi anggota TNI lebih baik diberikan pada tahun 2014.

  • IMPARSIAL Tolak Beri Hak Pilih TNI 2009

    The Indonesian Human Rights Monitor (IMPARSIAL) menolak apabila Tentara Nasional Indonesia (TNI) diberi hak pilih pada pemilu 2009 mendatang. Masalahnya, hingga kini TNI belum menyelesaikan agenda reformasinya.

  • Sutarto: Pencabutan Hak Pilih Adalah Pelanggaran HAM

    Mantan Panglima TNI, Jenderal Endriartono Sutarto, mengakui dengan pencabutan hak pilih TNI pada 2004 merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan pencederaan terhadap demokrasi.

  • Usulan Hak Pilih TNI Ditolak Wakil Ketua DPR

    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Soetardjo Soerjogoeritno menolak usul mantan Panglima TNI Endriartono supaya TNI menggunakan hak pilih pada pemilu 2009. "Politik TNI adalah politik negara, bukan politik parpol atau presiden," kata Soetardjo di Gedung MPR/DPR Jakarta, Rabu (15/2).

  • PPP Persoalkan Hak Pilih Tentara

    Politikus Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin meminta petinggi Departemen Pertahanan dan Markas Besar TNI tak asal mengeluarkan pernyataan mengenai hak pilih tentara dalam Pemilu 2009. “Jangan belum apa-apa statement-nya simpang siur,” katanya di Jakarta hari ini.