Topik: Pelanggaran Pemilu horizontalvertikal

  • Para Calon Wali Kota Depok Harapkan Ada Peraturan Jelas Pemasangan Baliho

    Para bakal calon wali kota dan wakil wali kota Depok mengharapkan adanya peraturan yang jelas dan terbuka terkait pemasangan baliho sosialisasi kampanye pemilihan kepala daerah.

  • Baliho-baliho Calon Wali Kota Depok Tak Bayar Pajak

    Puluhan baliho yang memuat wajah-wajah calon wali kota Depok dipasang tanpa membayar pajak ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Depok.

  • 80 Persen Spanduk Calon Kepala Daerah Sleman Tak Berizin

    Sebanyak 80 persen spanduk para calon yang telah dipasang diketahui tanpa izin dan dipasang melintang sehingga melanggar aturan.

  • Sebaiknya Tak Ada Proyek Pemerintah Menjelang Pemilihan Umum

    Pengamat ANFREL yang bertugas di Aceh, 8 Juli lalu, Ong Bong Keong mengatakan banyak jalan lintas daerah yang diperbaiki menjelang pemilihan. "Jalan menuju Bireun itu terlihat bagus sebelum 8 Juli," urainya.

  • Tim JK- Win Klaim Temukan Kecurangan Pilpres

    Tim JK- Win melaporkan kecurangan di Banten Selatan dan Gunung Kidul. Formulir model C1 berisi hasil pemungutan suara telah diteken sebelum penghitungan suara dimulai.

  • Di Indramayu, Ketua RT Bagikan Formulir C4 Sambil Kampanye

    Tim kampanye SBY-Boediono hari ini mendatangi kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Indramayu. Mereka melaporkan adanya ketua RT yang membagikan formulir C4 namun disertai gambar saku dan selebaran visi misi calon pasangan tertentu.

  • Model Iklan JK Collection Dipanggil Panwas

    Panwas Kota Bandung memeriksa Adeng Sugianto, pegawai negeri sipil kota Bandung. Ia tampil sebagai model JK Collection di iklan kampanye JK- Wiranto di sejumlah media.

  • Anggota Depok Dapat Peringatan Keras

    Anggota KPU Depok Yoyo Effendi mendapat teguran keras dari Komisi Pemilu Jawa Barat menyusul tindakannya membuat surat edaran ke PPK dan PPS pada Pemilu Legislatif yang membolehkan warga tak tercatat DPT mencontreng dengan menunjukkan KTP.

  • Dede Jusuf Tak Bisa Dijerat Aturan Kampanye

    Meski terbuki melanggar aturan kampanye, Panitia Pengawas Pemilu Jawa Barat tak bisa menjerat Wakil Gubernur Dede Jusuf secara hukum. Kasus itu malah dihentikan.

  • Pengawas-Kepolisian Belum Sepakat Soal Pejabat BUMN

    Badan Pengawas menilai pejabat Badan Usaha Milik Negara yang masuk dalam tim kampanye sudah melakukan tindak pidana pemilihan umum. Jadi tak perlu menunggu mereka berkampanye.

  • Lagi, Tim JK Kampanye Terselubung di Garut

    Kedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Musadaddiyah Kabupaten Garut, Jawa Barat dimanfaatkan tim kampanyenya untuk berkampanye. Mereka membagikan brosur, pamflet dan pin bertuliskan JK - Win ke warga.

  • Pleno Kasus Dede Yusuf Batal Hari Ini

    Ketua Panwaslu Jawa Barat Mahi M Hikmat belum memastikan jadwal pleno kasus dugaan pelanggaran kampanye Dede.”Kalau tidak Sabtu, ya Minggu nanti,” kata Mahi.

  • Hari ini, Panwas Jabar Plenokan Kasus Dede Jusuf

    Dede disebut melanggar aturan kampanye atas kehadirannya dalam diskusi Ekonomi Syariah yang digelar Kalam Indonesia di Bandung, pekan lalu. Diskusi itu menghadirkan Calon Wakil Presiden Boediono.

  • Bupati Majalengka Dipolisikan Karena Langgar Kampanye

    Dari rekaman video, terlihat bupati membagikan sembako yang didalamnya terdapat stiker pasangan Mega-Prabowo. Juga bagaimana bupati sendiri membagikan uang Rp 20 ribu pada warga di Pendopo Kabupaten Majalengka.

  • Panwas Usut Dugaan Kampanye Terselubung di Acara Walikota Bandung

    Panwas Kota Bandung akan minta penjelasan Kepala Bagian Pemerintahan Umum Kota Bandung soal dugaan kampanye terselubung pada acara pembagian dana hibah untuk ribuan Ketua RT/RW oleh Walikota Bandung.

  • Menteri Meutia Hatta Disebut Melanggar Kampanye

    Selain hadir dalam kampanye Boediono di Bandung tanpa keterangan cuti, Menteri Meuthia Hatta juga diindikasikan memakai mobil dinas. Panwas memiliki semua bukti dalam rekaman gambar video dan foto.

  • Hadir di Kampanye Boediono, Dede Jusuf Dituding Melanggar

    Kehadiran Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf dalam diskusi Ekonomi Syariah yang dihadiri calon wakil presiden Boediono, berbuntut dugaan pelanggaran pemilu.

  • Hayono Isman Dilaporkan Panwas ke Polisi

    Laporan terkait dengan pernyataan eks Menteri Pemuda dan Olah Raga era Soeharto yang menuduh Panwas sebagai provokator dan pengacau acara deklarasi Gerakan Lanjutkan SBY Presiden (GLSP) Tingkat Jawa Tengah di Gedung Gris Semarang, Minggu kemarin.

  • Kejaksaan Teruskan Pidana Pemilu ke Pidana Umum

    Kejaksaan Agung akan melimpahkan kasus pidana pemilihan umum sebagai pidana umum setelah tengat waktu pengusutan pidana pemilihan umum selesai.

  • Anggota KPU Depok Terancam Dipecat Lagi

    Setelah kehilangan satu personilnya, satu lagi anggota KPU Depok, Yoyo Effendi, terancam dipecat karena mengeluarkan edaran yang membolehkan warga tak terdaftar DPT mencontreng dengan membawa KTP.