Topik: RUU Kementerian Negara horizontalvertikal
-
Jum at, 08/01/2010 | 15:12 WIB
Semua Departemen Akan Berubah Menjadi Kementerian
Menurut Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, akan ada penggabungan atau likuidasi sesuai dengan kementerian itu sendiri.
-
Rabu, 15/10/2008 | 22:00 WIB
Pansus RUU Kementerian: Menteri Boleh Jabat Pimpinan Partai Politik
Dalam rapat kerja siang tadi akhirnya dicapai kesepakatan tentang jumlah kementrian yakni maksimal 34 kementerian.
-
Jum at, 18/07/2008 | 07:57 WIB
RUU Kementrian Negara Batal Disahkan Hari ini
Menurut dia, rancangan ini sudah dibahas sejak dua tahun lalu. Tapi, pembahasan terus molor karena materi keharusan pejabat negara melepas jabatan ketua partai politik belum bisa disepakati. "Ada tarik menarik di situ," katanya.
-
Kamis, 01/03/2007 | 15:40 WIB
Penggabungan Departemen Tak Realistis
-
Rabu, 28/02/2007 | 12:34 WIB
Yusril : Sulit Terima Pembentukan Kementerian Negara Seizin DPR
Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra berpendapat, pemerintah sulit menerima usulan agar setiap pembentukan kementerian negara harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
-
Jum at, 23/02/2007 | 12:46 WIB
Rangkap Jabatan Menteri Masih Perlu Diperdebatkan
Usulan DPR tentang dilarangnya seorang menteri merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik dinilai masih perlu diperdebatkan. "Jangan terkesan pengurus partai itu seperti makhluk atau orang yang tidak benar."
-
Kamis, 22/02/2007 | 13:37 WIB
Undang-Undang Kementerian Tak Batasi Wewenang Presiden
Hari ini diagendakan pemerintah diwakili Menteri Sekretaris Negara Yusriil Ihza Mahendra akan menyerahkan daftar inventaris masalah.
-
Rabu, 15/06/2005 | 21:35 WIB
DPR Berbeda Pendapat Soal Draft UU Kementerian
Anggota Badan Legislasi tak sepakat soal pencantuman 10 kementerian negara non-portofolio atau nondepartemen di draf Rancangan Undang-undang Kementerian Negara.
-
Senin, 30/08/2004 | 19:44 WIB
Pemerintah Keberatan Atas RUU Kementerian
Pemerintah merasa keberatan atas RUU Kementerian Negara dan RUU Dewan Penasihat Presiden yang diajukan DPR.

