Topik: undang-undang horizontalvertikal
-
Rabu, 03/03/2010 | 12:31 WIB
Pakar Hukum: UU Penodaan Agama Dinilai Melenceng
Undang-undang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dinilai melenceng karena memberikan pidana hingga lima tahun bagi pelaku penodaan. Padahal sebagai beleid yang bersifat administratif, semestinya ancaman pidana maksimal setahun.
-
Selasa, 23/02/2010 | 16:56 WIB
Menteri Genit Sebabkan Undang-undang Tumpang Tindih
Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md berpendapat kegenitan menteri yang ingin dilihat bekerja dengan memproduksi undang-undang baru justru menyebabkan banyak Undang-undang tumpang tindih.
-
Senin, 15/02/2010 | 14:18 WIB
Simpatisan Demokrat Minta MK Batalkan Hak Angket Dentury
Simpatisan Partai Demokrat meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terkait Bank Century. Mereka menilai hak angket itu bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.
-
Rabu, 20/01/2010 | 19:05 WIB
MK: Pembahasan Uji Materi UU Pornografi Tersendat Isu Sensitif
Pembahasan uji materi tersebut sempat memakan waktu sekitar delapan bulan. Menurut catatan Tempo, setidaknya ada tiga perkara uji materi UU Pornografi yang belum tuntas di Mahkamah.
-
Minggu, 03/01/2010 | 19:47 WIB
Pengelolaan Dana Abadi Dinilai Perlu Diatur Undang-Undang
Undang-undang juga perlu mengatur pembentukan semacam badan pengawas pengelolaan dana abadi yang terdiri dari unsur pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi massa.
-
Minggu, 03/01/2010 | 16:54 WIB
Undang-Undang Pengelolaan Dana Abadi Umat Akan Dibuat
"Kami memutuskan lembaga keuangan haji dan pengelolaan dana abadi umat dibuat UU," kata Ketua Komisi Agama, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Abdul Kadir Karding.
-
Selasa, 29/12/2009 | 20:39 WIB
Mahkamah Konstitusi: UU Informasi dan Transaksi Elektronik Konstitusional
Mahfud mengaku senang dengan putusan bebas Prita Mulyasari dalam kasus pidana pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera Tangerang hari ini.
-
Selasa, 29/12/2009 | 12:58 WIB
Mahkamah Konstitusi: Undang-undang ITE Sudah Benar
"UU ITE sudah benar, pelaksanaannya yang tidak menyentuh keadilan," kata ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD
-
Senin, 28/12/2009 | 14:51 WIB
Parlemen Sambut Rencana Revisi Undang Undang ITE
“Prinsip yang menghambat kebebasan berekspresi dan kebebasan pers harus dibuang jauh-jauh."
-
Rabu, 23/12/2009 | 21:05 WIB
AJI Dukung Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Aliansi Jurnalis Independen mengapresiasi rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). “Pencabutan (pasal pencemaran nama baik) itu merupakan langkah penting untuk menjamin kebebasan pers dan kebebasan berekspresi,” ujar Ketua AJI Indonesia, Nezar Patria.
-
Rabu, 25/11/2009 | 16:49 WIB
Mahkamah Konstitusi Kabulkan Uji Materi UU KPK
Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang diajukan dua pimpinan Komisi nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.
-
Selasa, 10/11/2009 | 20:43 WIB
Departemen Keuangan Usung 10 Undang-Undang Unggulan
Undang-undang yang baru adalah RUU Pengelolaan Kekayaan Negara, RUU Pegadaian, RUU Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, RUU Jaminan Pemegang Polis dan RUU Lembaga Keuangan Mikro.
-
Selasa, 03/11/2009 | 19:04 WIB
Undang-undang Pemilihan Umum Akan Segera Direvisi
Revisi ini untuk menindaklanjuti rekomendasi Panitia Angket Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara untuk Memilih berupa pemberhentian anggota Komisi Pemilihan.
-
Senin, 19/10/2009 | 22:04 WIB
Undang-Undang Warisan Belanda Akan Direvisi
"Kita sudah merdeka, masak ngak bisa," kata Patrialis Akbar
-
Rabu, 14/10/2009 | 20:10 WIB
Hilangnya Ayat Tembakau Tanggung Jawab Ketua Komisi
Saat kejadian penghilangan ayat dua itu, tak ada seorang pun pimpinan yang berada di Jakarta kecuali ketuanya sendiri dan staf sekretariat komisi.
-
Kamis, 08/10/2009 | 20:29 WIB
Mahfud Md Curiga Pasal Tembakau Sengaja Dihilangkan
"Ini baru pertama kali terjadi di dunia, penyelesaiannya secara hukum belum ada," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md.
-
Rabu, 16/09/2009 | 15:31 WIB
Undang-undang Kesehatan Dinilai Diskriminasi
"Pasal 72, jelas membatasi hak asasi seseorang yang dikategorikan sebagai diskriminasi," ujar Ketua Yayasan Kesehatan Perempuan Ninuk Widyantoro.
-
Rabu, 05/08/2009 | 16:09 WIB
Belum Sepekan Disahkan, Undang-Undang Susduk Dipersoalkan
Dewan Perwakilan Daerah berencana melakukan uji materi terhadap Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang baru disahkan Senin lalu.
-
Rabu, 17/06/2009 | 09:32 WIB
Pemerintah Berencana Revisi Aturan BUMN
Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara berencana mengajukan revisi Undang-Undang BUMN untuk salah satunya menyempurnakan istilah yang kerap menimbulkan persepsi berbeda.
-
Selasa, 17/02/2009 | 18:19 WIB
Undang-undang Peradilan Militer Syaratkan Kesejahteraan Prajurit
Menurut Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono masa transisi itu diperlukan untuk pemahaman, sosialisasi dan penyesuaian secara psikologis dan sosiologis bagi tentara dan polisi.

